Pendidikan Politik Kependidikan

Oleh: Raden Rachmadi

Perilaku-perilaku aktor politik di tanah air tercinta ini penuh dengan perselingkuhan tersamar antar nafsu dan etika. Justru perselingkuhan tersebut unsur pertama yang sering menghegemoni yang lain. Dan tampaknya, pendidikan merupakan salah satu sosok guru mentalis bangsa, masih perlu untuk dididik. Dan korelasi antar politik dan pendidikan sebagai upaya pendewasaan pada titik manakah hal tersebut?

Konsep politik secara mendasar adalah suatu kata kerja. Dia terus aktif dan berpola dari waktu ke waktu makin kompleks dalam perwujudannya. Dan secara sederhana, politik sering dikatakan sebagai tindakan untuk mencapai harapan, ambisi, cita-cita, tujuan, atau yang lainya.

Adanya motif semacam inilah yang menimbulkan berbagai macam kepentingan baik individual maupun klasikal (kelompok), sebagai suatu cara pencapaian (baca: upaya politik).

Muncul kemudian bentrokan-bentrokan kepentingan baik antara kepentingan individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Karena secara hakiki sifat manusia adalah srigala bagi manusia lain, ini dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan baik komunitas alamiah.

Terlebih lagi kebutuhan manusia makin kompleks sementara jumlah manusia semakin banyak. Maka dibuatlah aturan (baca: sistem politik). Aturan main ini berlandaskan etika yang dioperasionalisasikan lewat hukum.

Politik itu sendiri sebenarnya dapat dibagi menjadi dua tipelogi, yakni menjadi politik secara konsep akademis dan politik secara praktis. Dalam pengertian pertama, biasanya diperoleh dari study kontiunitas historis atas pola-pola tingkah laku politik (recurrent patterns) yang mempengaruhi pola-pola politik (patterns of political behavior), meminjam istilah Mariam Budiarjo. Politik pola-pola ini kemudian menjadi sistem.

Dalam sakala makro, kajian politik secara akademis (baca: ilmu) adalah suatu konsep ketatanegaraan pada umumnya (Roger F Soltau, 1961)

Konsep politik pada pengertian kedua adalah suatu tindakan yang pada kenyataannya sulit untuk ditebak bagaimana pola, distribusi kekuasaannya, dan lain-lainnya. Namun pada awal tulisan ini secara definitif telah mewakili sebagian dari konsep politik secara praktis.

Juga seperti yang dikemuakakan Harold D Laswell, bahwa Politik (parktis) masalah siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana. Sehingga di dalamnya terdapat beberapa kunci, cara (strategi) bahasa jargon, mobilisasi, kekuasaan, kebijakan dan yang liannya.

Kesemuanya ini teraksentuasi pada kecerdikan dari aktor politik. Jadi politik pada visi praktis bukan melulu soal kepartaian, akan tetapi lebih menyangkut kepada manajemen dan distribusi politik yang diinginkan.

Konsep pendidikan sendiri secara langsung berhubungan dengan politik memang tidak.

Hal ini dikarenakan pendidikan dalam arti luas adalah proses perolehan nilai tambah atas sikap pengetahuan, dan keterampilan untuk menjadi dewasa dan bijaksana. Jadi arah orientasi dari keduanya yang membedakan antara satu dengan yang lain.

Tapi kencenderungannya sekarang konsep pendidikan sebagai obat sakitnya manusia. Dalam konteks ini termasuk penyakit politik. Atau pada bidang lain, misalnya, sakitnya masyarakat kita akan kekurangan tenaga kerja industry, penebalan beberapa kelompok sosial tentang Pancasila, dipakai penataran P-4. Sementara pada semua jenjang pendidikan terdapat bidang studi PPKN.

Samentara itu untuk takaran jangaka panjang pendidikan lebih diproyeksikan sebagai “imunisasi” yang diharapkan melalui kemandirian dapat menangkal “penyakit-penyakit”.

Politik di dunia pendidikan itu sendiri sebenarnya bukan barang langka. Mulai dari pendidikan dasar (SD) anak didik sudah disajikan secara tersiratkan konsep-konsep politik tujuannya pada bidang study sejarah nasional. Di sana secara naratif digambarkan bagaimana bangsa Indonesia harus mempunyai kedaulatan sebagai bangsa ketika dijajah Belanda.

Atau digambarkan Pancasila sebagai dasar Negara bahwa suatu Negara dalam ilmu politik harus mempunyai dasar Negara untuk dapat dipahami, dihayati, dan diamalkan.

Menginjak SMP, siswa-siswa sudah mengenal politik Pratik secara sederhana, misalnya memilih ketua OSIS, ketua regu Pramuka, dan lain-lain. Di sana mereka sudah mengenal konsep-konsep dasar demokrasi dan sistem distribusi kekuasaan (pembagian tugas wakil ketua, sekretaris, bendahara dan lain-lain).

Terbillang lagi di bangku SLTA, di mana sistem keorganisasian sudah mendekati sistem institusi politik kenegaraan, di mana OSIS sebagai badan eksekutifnya dan MPK sebagai lembaga parlemennya.

Terlebih lagi di dunia kemahasiswaan, movepolitik tak lagi secara intern, tapi sudah kepada suatu gerakan yang langsung ke kelas-kelas sosial dan institusi-institusi politik yang sebenarnya.

Hal yang menegaskan justru setelah anak didik menginjak kepala suatu kesadaran akan suatu perilaku politik, secara normatif terjadi depolitisasi pada kenyataannya, khususnya di dunia kampus.

Kemudian digulirkan jargon-jargon dari penguasa politik yang kadang tidak jelas dalam mentabukan politik (praktis). Padahal dalam dunia pendidikan (tinggi) akses untuk menjadi aktor politik tidak dapat dihindari.

Contoh konkreet, pada awal tahun 1980-an, Nugruho Notosusanto yang ketika itu menjadi rektor UI, beberapa tahun kemudian diangkat menjadi menteri, setelah ia dapat meredam gerakan-gerakan politis kemahasiswaan Jakarta yang ketika itu terpusat di UI. Di Bali sendiri, jabatan rektor hampir dapat diprediksikan kepada jabatan legislative maupun aksekutif.

Pada dunia pendidikan tinggi, pembahasan tentang ini lebih menarik. Ini disebabkan secara ideal, dalam wawasan almamater yang digagaskan Nugroho Notosusanto, dalam Menegakkan Wawasan Almamater (1983), bahwa dunia pendidikan tinggi punya fungsi transpolitisasi, yaitu kegiatan memberi kesadaran politik melalui pendidikan politik supaya yang bersangkutan (sivitas akademika) pada satu pihak dapat berpolitik sebaik-baiknya.

Akan lebih baik kemungkinannya apa bila celah politik pada kependidikan, bukan dalam artian hegemoni penguasa politik, dapat dibuka. Sehingga akhirnya kebijaksanaan dan kedewasaan sesuai konsep pendidikan, akan menjadi ciri dari perilaku politik sebagaimana yang menjadi harapan. Untuk kemudian bukan hanya ambisi politik secara individual yang membabi buta namun cita-cita bangsalah yang utama. Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh filusuf Yunani Democritus, bahwa pemberani bukan hanya manusia yang mengalahkan musuh, melainkan juga mengalahkan hawa nafsu.

Dan secara akademis, Aristoteles kurang lebih 350 tahun yang lalu dalam karinya besarnya Nicochean Ethics dan Politik yang dikutip oleh Tom Cambell. Dia melontarkan bahwa manusia adalah seekor binatang dengan unsur-unsur tertentu yang khas, khususnya rasio dan tuturan. Keduanya penting karena memberi kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan standar-standar etis. Kualitas-kualitas ini dilampiaskan di atas unsur-unsur non rasional, yang lazim untuk segala binatang.

Seperti proses-proses pertumbuhan organisasi yang tak sadar dan emosi-emosi/nafsu-nafsu seperti hasrat dan naluri seksual, yang condong “kebalikannya”. Bagian rasional itu sadar dan bebas. Bagian itu dibagi menjadi rasional praktis yang memiliki fungsi pengontrol nafsu-nafsu dan rasio teoritis, yang bisa memahami apa yang berlangsung di alam semesta dan memahami operasi-operasinya. Yang terakhir merupakan kegiatan manusia yang tinggi dan paling khas hidup adalah kontemplatif. Permasalahannya adalah bagaimana kita hidup dewasa dan bijaksana seperti yang dikatakan oleh Francis Bacon.

Tulisan Pernah Dimuat Dalam Koran NUSA, Kamis, 27 Juni 1996

Thanks for reading: Pahlawan Boleh Siapa Saja : Pendidikan Politik Kependidikan, Sorry, my English is bad:)